Iklan

Tuesday, August 4, 2026, August 04, 2026 WIB
Last Updated 2026-08-05T05:19:02Z
DaerahEntertainmenHukumNasionalTrending

Waka DPRD PALI Firdaus Hasbullah, Sebut Kasat Pol-PP Mandul Dan Tidak Punya Nyali, :Kami Minta Pemda PALI Segera Evaluasi Kinerja Pol-PP




PALI,retromedia.id- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Firdaus Hasbullah, SH., MH.,  mengkritik keras terhadap dugaan adanya perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Talang Ubi tanpa mengantongi perizinan yang dipersyaratkan. Hal tersebut dinilai lemahnya penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).


‎Firdaus menyoroti dugaan masih beroperasinya sebuah pabrik kelapa sawit meski belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, serta izin usaha lainnya. Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, kondisi itu tidak boleh dibiarkan karena berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎”Saya menyampaikan sikap resmi terkait maraknya dugaan pabrik kelapa sawit di wilayah Talang Ubi yang beroperasi tanpa mengantongi izin AMDAL, izin lingkungan, dan izin usaha lainnya,” ujar Firdaus, Rabu (5/8/2026).

‎Ia menilai lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut dapat menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum di daerah.

‎”Ini adalah bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hukum dan Peraturan Daerah. Padahal Satpol PP adalah garda terdepan penegak Peraturan Daerah,” ungkapnya

‎ketua DPW PGK Sumsel ini juga meminta Bupati PALI segera mengevaluasi kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten PALI. Evaluasi perlu dilakukan apabila terdapat indikasi aparat tidak menjalankan tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah secara maksimal.


‎”Kami meminta Bupati PALI untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Satpol PP Kabupaten PALI. Jika terbukti tidak berani menindak dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka harus diganti dengan pejabat yang tegas dan berani,” tegasnya.

‎Firdaus menegaskan DPRD PALI mendukung iklim investasi yang sehat, namun menolak segala bentuk investasi yang diduga mengabaikan aturan hukum.

‎”DPRD tidak akan tinggal diam. Kami  penuh iklim investasi, tetapi kami menolak investasi yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Penegakan hukum harus sama di mata semua orang. Jangan sampai ada kesan tebang pilih,” tandasnya. (Red)