PALEMBANG, retromedia.id- Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang menekankan agar pemda bisa menekan anggaran untuk belanja pegawai yang tidak boleh melebihi angka 30 persen dari APBD harus disikapi dengan ekstrahati-hati.
Pasalnya, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Firdaus Hasbullah SH., MH. termasuk PALI sejumlah daerah di Sumsel saat ini komposisi belanja pegawainya masih berada di atas 30 persen.
“Diperlukan upaya dan langkah antisipatif dari Pemda supaya efisiensi anggaran ini tidak malah berimbas kepada terjadinya efisiensi pegawai termasuk para ASN P3K terutama yang paruh waktu.
Ini yang barangkali harus menjadi concern dan komitmen dari para kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumsel,” sebut Firdaus yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Sumsel ini dibicangi di sela-sela acara silaturahmi dan halal bi halal dengan aktivis kepemudaan dan OKP se-Kabupaten PALI di kediaman pribadinya di Kawasan Tanjung Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat (IB)-1, Kota Palembang, Rabu (25/3/2026) sore.
Dan salah satu opsi yang perlu dikaji adalah dengan tidak menghapus anggaran bagi PPPK, melainkan menggeser pola pembayaran mereka ke dalam pos belanja barang dan jas, dia menyebut selama ini mekanisme penggajian P3K tercatat dalam belanja pegawai.
Jika dipaksakan untuk dipotong atau dihilangkan, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Kadang kalau kita hapuskan, nanti mereka bagaimana? Kalaupun ini bisa dilakukan, belum tentu bisa kalau kita masuk ke dalam belanja barang dan jasa. Tapi mungkin polanya seperti out sourcing,” jelas politisi muda Partai Demokrat ini.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut membutuhkan strategi yang matang, termasuk komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pihaknya juga akan mengusulkan agar penataan ini tidak dilakukan secara reaktif, terutama karena sebagian besar P3K paruh waktu telah terdaftar dalam sistem penggajian yang sudah berjalan.
“Realisasinya banyak ribuan, tapi tidak mungkin. Pasti kita akan mengusulkan ini untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak reaktif. Sejauh ini masyarakat yang tergabung dalam P3K paruh waktu, bulan ini mungkin bisa kita letakkan itu kepada belanja barang lainnya, seperti tender pengadaan atau yang lain,” terangnya.
Firdaus mengakui bahwa porsi belanja pegawai di PALI saat ini mencapai lebih dari 40 persen, sehingga perlu ada strategi jitu untuk menekannya tanpa menghilangkan hak-hak pegawai.
Ia menekankan pentingnya melakukan pendekatan persuasif dan menyusun skema baru agar para P3K tidak menjadi korban kebijakan efisiensi.
“Sebelum jadi, harus ada strategi, menyampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sambil dibahas. Arahnya kita balik ke barang dan jasa."tandasnya. (Red)
Editor: Sendi
