PALI,retromedia.id- Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Firdaus Hasbullah S.H.,M.H., meminta pemerintah pusat maupun daerah agar segera menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Hal ini diungkapkan nya, Lantaran banyak kasus keracunan yang terjadi disejumlah daerah baru-baru ini, dan pada beberapa bulan lalu juga ada kasus keracunan massal yang terjadi dikabupaten PALI
"Kita tegaskan agar hentikan sementara program ini karena kesalamatan anak-anak kita, penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam suatu kebijakan pemerintah."ungkap Firdaus, Rabu (24/9/2025)
Menurutnya kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah akibat konsumsi makanan MBG tidak dipandang kesalahan teknis belaka.Ia menilai permasalahan tersebut bersifat sistemik dan berkaitan langsung dengan tata kelola program yang dijalankan oleh Badan Bergizi Nasional (BGN) selaku pelaksana.
"Kasus keracunan massal akibat MBG diberbagai daerah ini bukan sekedar kesalahan teknis, melainkan sistemik.Ditambah lagi dengan kondisi makanan yang kadang sudah bau dan tidak layak untuk dikonsumsi.Ini bukti nyata adanya masalah serius dalam sistem pengelolaan MBG."tukasnya
Lebih lanjut, Lelaki yang akrab disapa FH itu menegaskan agar pemerintah segera menghentikan sementara program MBG dan evaluasi mulai dari distribusi hingga mekanisme pengawasan dilapangan.
"Saya meminta program ini dihentikan sekarang juga. Ini bukan murni kesalahan teknis melainkan kesalahan sistem BGN, karena kasus ini terjadi di berbagai daerah."kata nya
FH, Menilai bahwa program ini sangat lah mulia yang bertujuan meningkatkan mutu gizi kesehatan bagi anak-anak sekolah atau penerus bangsa. Namun kalau begini jadi nya adalah suatu ancaman bagi kesehatan mereka. Dan dampak nya juga akan menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi penikmat MBG
" Program ini seharusnya lebih meningkatkan kualitas mulai dari bahan makanan dan juga sistem pengelolaan nya, kalau begini jadinya terkesan program ini menjadi tidak bermanfaat sama sekali yang ada menimbulkan banyak nya permasalahan dan kasus keracunan yang terjadi."tandasnya
Hingga berita ini diterbitkan pemerintah maupun pihak BGN belum juga memberikan tanggapan resmi berkaitan dengan desakan Firdaus Hasbullah S.H., M.H., Wakil Ketua II DPRD PALI. (Sendi)
