PALI,retromedia.id- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tengah mematangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja aparat di lapangan. Draft SOP tersebut dibahas dalam rapat khusus di ruang Praja Wibawa, Kantor Satpol PP PALI, Rabu (20/8/2025).
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Ari Saputra, A.Md., S.Sos., S.AP., menjelaskan bahwa SOP ini merupakan turunan dari Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 sekaligus tindak lanjut dari Perda PALI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat.
“Awalnya SOP ini ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati. Namun ke depan, kita berharap dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) agar memiliki daya ikat yang lebih kuat,” jelas Ari.
Draft Keputusan Bupati yang akan disahkan Bupati Asgianto, S.T., memuat tujuh lampiran SOP, mulai dari deteksi dini dan pencegahan dini, patroli, pengamanan, pengawalan, hingga penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Menurut Ari, SOP tersebut akan menjadi rujukan teknis sekaligus mempertegas kode etik kerja anggota Satpol PP PALI.
Rapat yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu turut menghadirkan praktisi hukum sekaligus tim perumus, J. Sadewo, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya penyusunan aturan berdasarkan tiga pilar hukum: kemanfaatan, kepastian hukum, dan rasa keadilan.
“Satpol PP adalah aparat penegak hukum di daerah. Maka setiap anggotanya wajib memahami regulasi, termasuk SOP dan kode etik, agar dalam bertugas selalu berada pada koridor hukum,” ungkapnya.
Selain diikuti Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, PTI/Provos, serta staf dan anggota Satpol PP bidang trantibum, rapat ini juga diwarnai diskusi interaktif. Suasana cair dan penuh keakraban membuat pembahasan berlangsung efektif hingga menjelang siang, sebelum akhirnya ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah.(red)
