PALI,retromedia.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan (Sumsel), mengkritisi soal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten setempat dalam kondisi mati suri.
Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah menyampaikan BUMDes tersebut tergantung kepada kepala desanya sebagai motor penggeraknya.
“Kenapa harus mati suri kan ada anggaran DD, ADD, bisa diambil dari anggaran itu untuk BUMDes itu. Kan gak mungkin mati suri kalau kepala desanya punya semangat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Itu bermanfaat masyarakat desa.,” ujar Politisi Demokrat itu, saat dimintai keterangan, Kamis, (30/1/2025).
Ketua KORMI Kabupaten PALI itu mencontohkan salah satu desa ada pemberdayaan masyarakat lewat tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan, hal tersebut bisa dijual dan menghasilkan untuk BUMDes.
“Tapi kalau BUMDes sendiri tidak dibangkitkan oleh kepala desa mati suri lah,” sambungnya.
Firdaus mengatakan maju mundurnya BUMDes tersebut tergantung kemauan kepala desa. “Kalau kepala desa gak paham dan gak mau belajar apalagi dia tidak mengalokasikan itu akhirnya mati suri BUMDesnya,” tegasnya.
“Apa guna mereka studi banding terus keluar daerah, dalam rangka mencari referensi, ilmu, agar diterapkan di daerah masing-masing. Kan kades kita sering studi banding,” tandasnya.
Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (DPMD PALI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), mencatat dari 65 Desa di Kabupaten PALI Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kondisi mati suri.
Padahal, keberadaan BUMDes tersebut dapat membantu pemerintahan desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.
“Dari 65 desa kebanyakan rata-rata mati suri keberadaannya, ada juga berjalan tapi tidak banyak. Tapi sementara BUMDes agak vakum,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten PALI, Edy Irwan, saat dimintai keterangan, Kamis (23/1/2025).
Kabar mati surinya sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), tak bisa dibiarkan begitu saja. Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) menilai perlu ada treatment dari pihak terkait untuk mendorong kinerja BUMDes.
“BUMDes menjadi instrumen penting pedesaan dalam penggerak ekonomi. Maka perlu dorongan pemerintah,” ujar peneliti kebijakan publik IDP-LP Riko Noviantoro, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2025). {Red)
Editor: Sendi
